1. UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
2. NOTA KESEPAHAMAN: Mendagri, Menlu, Menhumkam, Menkes, Mendiknas, Mensos, Menag dan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang
PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK
Nomor: 472.11-376 A TAHUN 2011
3. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
4. Surat Edaran Mendagri tentang pencabutan kewajiba penetapan pengadilan untuk keterlambatan pembuatan akta lahir anak.
download: http://dukcapil.kalbarprov.go.id/produk-hukum/surat-edaran-menteri-dalam-negeri-no-472112304sj
5. PP tentang tata cara pendaftaran/pencatatan penduduk di capil (Administrasi kependudukan)
6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN
7. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
8. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI TENAGA KERJA ASING
download: http://www.infokerja-jatim.com/downloads/kepmenakertrans_No_40_th_2012_tentang_jabatan-jabatan_tertentu_yang_dilarang_diduduki_TKA.pdf
9. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (Affidavit)
9. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (Affidavit)
AK